Sertifikasi

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BORNEO

Pendahuluan
        Berdasarkan kesepakatan perdagangan bebsas AFTA 2003 dan peraturan WTO lain, memberikan peluang terbukanya pasar luar negeri bagi produk-produk nasional Indonesia. Akan tetapi disisi lain Indonesia juga harus siap menghadapi masuknya produk asing ke dalam pasar domestic.
Perdagangan bebas bertujuan untuk memperlancar perdagangan internasional dengan meningkatkan efisiensinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh produk-produk bermutu dengan harga relative murah. Untuk mengendalikan agar barang yang masuk dan keluar Indonesia mutunya sesuai dengan persyaratan maka diperlukan pengawasan melalui pelaksanaan sertifikasi produk secara konsisten dan berkesinambungan sehingga barang yang diterima oleh konsumen memenuhi persyaratan standar nasional. Kebutuhan terhadap produk bersertifikasi telah menjadi trend pada perdagangan dunia. Konsistensi mutu produk terhadap pemenuhan standar yang diacu akan tercapai bila produsen selalu melakukan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan system manajemen yang telah ditetapkan.

Lembaga Sertifikasi Produk

       Lembaga Sertifikasi Produk Borneo (LS Pro Borneo) berada dibawah Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak yang di bentuk berdasarkan  Surat Keputusan Kepala Baristand Industri Pontianak Nomor: 644/BPPI/BRS.Ptk/VIII/2004 tanggal 27 Agustus 2004.

Lembaga ini merupakan  salah satu unit pelayanan jasa teknik di bidang sertifikasi produk dalam rangka memberikan kepastian mutu produk kepada konsumen dengan Prosedur pelaksanaan sertifikasi penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Produk ini sesuai dengan SNI ISO/IEC 170665:2012 dan DPL 04 revisi 3

Dalam Operasionalnya LS Pro Borneo didukung oleh fasilitas gedung yang memadai serta tenaga-tenaga berkualitas dan professional dengan mengutamakan pelayanan sehingga dapat memberikan jaminan mutu terhadap produk yang disertifikasi.

LS Pro Borneo dipimpin oleh manajer Balai. Sebagai manajer Eksekutif. Lemabaga dan telah diakreditasi oleh komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LSPr-019 IDN dan berfungsi melaksanakan sertifikasi produk baik dengan cara sertifikasi produk penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) untuk SNI wajib dan sukarela yang masuk dalam ruang lingkup akreditasi maupun SPPT SNI berdasarkan penunjukan Menteri Perindustrian RI.

Kebijakan Mutu LS-Pro Borneo

 
 
1. Mengacu dan menerapkan Standar SNI ISO/IEC 17065:2012
2. Menjamin kompetensi seluruh personil sesuai tanggung jawabnya
3. Mengutamakan mutu dan kepuasan klien
4. Melakukan kegiatan sertifikasi dengan menjamin ketidak berpihakan

Ruang Lingkup LS-Pro Borneo

Ruang Lingkup Penerbitan SPPT SNI di Lembaga Sertifikasi Produk
BORNEO Baristand Industri Pontianak 

  • Air Mineral SNI 01-3553:2006. SNI 3553:2015, Tipe Sertifikasi : 5
  • Garam SNI 01-3558:2000, SNI 3556:2010, SNI 3556:2016, Tipe Sertifikasi : 5
  • Kopi Bubuk SNI 01-3542:2004, Tipe Sertifikasi : 3
  • Minyak Goreng Sawit SNI 7709:2012, SNI 7709:2019, Tipe Sertifikasi : 5
  • Tepung Terigu SNI 3751:2009, SNI 3751:2018, Tipe Sertifikasi : 5
  • Biskuit SNI 2973:2011, Tipe Sertifikasi : 5

KEUNTUNGAN SERTIFIKASI

1. Produsen akan mendapatkan kemampuan menjamin konsistensi
2. Produsen akan mendapatkan perluasan pemasaran melalui informasi  sertifikasi mutu pada produknya
3. Meningkatkan kepercayaan konsumen
4. Meningkatkan perlindungan pelaku usaha, konsumen dan tenaga kerja

Persyaratan SPPT SNI

1. Surat Isian Permohonan Sertifikasi Produk
2. Pernyataan Kesesuaian
3. Surat Penunjukan Personil Untuk Pengurusan Sertifikat
4. Dokumen perusahaan teridiri dari:
    – Akte Perusahaan
    – Izin Industri dan Usaha
    – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
    – Struktur Organisasi Perusahaan
    – Biodata wakil manajemen
    – Daftar Peralatan Inspeksi/Pengujian
    – Bagan/Diagram Alur Proses
    – Peralatan Inspeksi/Pengujian
    – Panduan Mutu
    – Daftar Induk Dokumen
    – Kebijakan Mutu
    – Sasaran Mutu
    – Proses Bisnis
    – Ilustrasi Cara Pembubuhan Tanda SNI
    – Tanda Daftar Merk/Peten Merk atau surat Pelimbahan Merk
    – Salinan Sertifikasi Sistem Mutu (bila ada) atau Laporan 
      Pengawasan Terakhir
      (bila sistem mutu sudah disertifikasi)
    – Salinan Sertifikasi Hasil Uji Air Baku
     (Permenkes No.492/Merk/PER/IV2010 (khusus AMDK)
    – Salinan Sertifikasi Pengujian Bahan Baku Garam sesuai
      PermenperinNo.42/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan,
      Pengemasan dan Pelabelan Garam Bervodium
      (khusus Garam Kosumsi Bervodium)

Catatan:

Untuk hak merk yang tidak memiliki oleh perushaan tetapi di miliki oleh yang lain harus menyertakan surat kuasa dari Pemilik merk perusahaan pemohon SPPT SNI.

Untuk pendaftaran sertifikasi produk semua dokumen Persyaratan
SPPT SNI yang telah disiapkan tersebut diupload secara online pada
www.brisna.id dengan terlebih dahulu mendaftarkan akun pelanggan
“BUKU PANDUAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI ONLINE” terlampir